SENGKETA TANAH, HARUS KE PTUN ATAU PN? JANGAN SAMPAI SALAH!


Permasalahan pertanahan menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/Kepala BPN) Nomor 21 Tahun 2020, dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan lingkup dan dampaknya yaitu:

1.     Kasus pertanahan mencakup sengketa, konflik, atau perkara tanah yang dilaporkan kepada instansi berwenang untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum.

2.     Sengketa pertanahan, merujuk pada perselisihan tanah antara individu, badan hukum, atau lembaga yang tidak memiliki dampak luas.

3.     Konflik pertanahan, melibatkan pihak-pihak yang lebih luas, seperti kelompok atau organisasi, dan berpotensi menimbulkan dampak yang lebih besar di masyarakat.

4.     Perkara pertanahan, merupakan perselisihan tanah yang penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan. Memberikan kepastian hukum dan mekanisme penyelesaian yang lebih terarah dalam menangani permasalahan tanah di Indonesia.

Guna menentukan pengadilan yang berwenang menangani perkara pertanahan, perlu dipahami terlebih dahulu objek permasalahannya. Misalnya, jika permasalaha terkait dengan keabsahan penerbitan sertifikat hak atas tanah, maka kasus tersebut akan ditangani oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, jika yang dipermasalahkan adalah sengketa kepemilikan hak atas tanah, maka penyelesaiannya berada di ranah Peradilan Umum. Oleh karena itu, pemahaman mengenai substansi permasalahan dalam perkara pertanahan sangat penting dalam menentukan jalur hukum yang tepat untuk penyelesaiannya.

Bukti Resmi Kepemilikan Tanah

Sertifikat merupakan dokumen resmi yang berfungsi sebagai tanda bukti hak atas tanah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Selain itu, jika sebuah bidang tanah telah diterbitkan sertifikatnya secara sah atas nama seseorang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan telah menguasainya secara nyata, maka pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntutnya. Hal ini berlaku jika dalam jangka waktu 5 tahun sejak penerbitan sertifikat tidak ada keberatan tertulis yang diajukan kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan, atau tidak ada gugatan yang diajukan ke pengadilan terkait penguasaan tanah maupun penerbitan sertifikat tersebut.[1]

Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berwenang menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara sesuai dengan Pasal 4 UU 9/2004 dan Pasal 25 ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan ini dijalankan oleh PTUN sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) sebagai pengadilan banding, dan berpuncak pada Mahkamah Agung.[2]

Dalam konteks pertanahan, sertifikat tanah yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dikategorikan sebagai keputusan TUN, sebagaimana diatur dalam PP 24/1997. Jika penerbitan sertifikat tersebut memiliki cacat hukum administrasi dan merugikan pihak tertentu, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke PTUN. Gugatan ini dapat berisi tuntutan agar sertifikat dinyatakan batal atau tidak sah, serta dapat disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU 9/2004. Dengan demikian, sengketa terkait keabsahan sertifikat tanah dapat diselesaikan melalui PTUN.

Kewenangan Peradilan Umum

Secara umum, peradilan umum memiliki kewenangan untuk menangani dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam sistem peradilan umum, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Pengadilan Negeri (PN) sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi.

Dalam konteks perkara pertanahan, jika yang dipersoalkan adalah sengketa kepemilikan hak atas tanah, bukan keabsahan penerbitan sertifikatnya, maka Pengadilan Negeri (PN) yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskannya. Hal ini sejalan dengan Putusan PTUN No. 221/G/2011/PTUN-JKT, yang mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 22/K/TUN/1998 jo. 16 K/TUN/2000 jo. 93/K/TUN/1996. Yurisprudensi tersebut menegaskan bahwa sengketa kepemilikan tanah bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), melainkan menjadi ranah peradilan umum, yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, jika seseorang merasa hak kepemilikannya atas tanah dilanggar atau dipermasalahkan, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan tersebut.

Dasar Hukum

·   Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

·    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

·   Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

·   Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

·   Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;

·   Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. 


[1] Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

[2] Pasal 5 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bagaimana Menambahkan Nama Ayah Biologis di Akta Kelahiran Terhadap Anak Luar Kawin?

Gambar
          Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menjadi ayah biologisnya. Dalam perspektif hukum, anak luar kawin tidak memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah.  Dengan kata lain, anak yang tidak sah adalah anak yang kelahirannya terjadi di luar suatu pernikahan yang diakui secara hukum. Adapun istilah "luar kawin" merujuk pada hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang berpotensi menghasilkan keturunan, tetapi hubungan tersebut tidak didasarkan pada ikatan perkawinan yang sah, baik menurut hukum positif maupun aturan agama yang mereka anut. Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta de...
Baca selengkapnya

PHK karena Cacat akibat Kecelakaan Kerja: Dibenarkan oleh Hukum?

Gambar
  Jaminan Perlindungan bagi Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja Kecelakaan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2021 merupakan kejadian yang terjadi dalam lingkup hubungan kerja, termasuk insiden yang berlangsung saat perjalanan dari tempat tinggal ke lokasi kerja atau sebaliknya, serta penyakit yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja. Suatu kecelakaan kerja juga harus memenuhi unsur adanya ruda paksa, yang dibuktikan dengan adanya cedera, jejas, atau luka pada tubuh akibat suatu peristiwa atau kejadian, yang mencakup: [1] a.      kecelakaan yang terjadi akibat kerja dan/atau di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keselamatan dan kesehatan kerja; b.      kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya melalui jalan yang biasa dilalui atau wajar dilalui; c. ...
Baca selengkapnya