MENEMPATI RUMAH KOSONG SEMBARANGAN? KETAHUI KONSEKUENSI HUKUMNYA!

 


Menempati rumah kosong tanpa izin pemilik sering terjadi, baik karena ketidaktahuan maupun kesengajaan. Meski terlihat sepele, tindakan ini sebenarnya memiliki konsekuensi hukum yang bisa merugikan pelaku. Dalam hukum Indonesia, penghuni tanpa izin bisa dikenakan sanksi pidana maupun perdata. Sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016, seseorang bisa menempati rumah dengan tiga cara, yaitu:

1.     Hak milik; 

2.     Sewa menyewa; atau

3.     Bukan sewa menyewa.

Ketika seseorang menempati rumah yang bukan miliknya tanpa izin dari pemiliknya, maka tindakan tersebut dianggap melanggar hukum. Guna menghindari permasalahan yang mungkin timbul, sebaiknya selalu ada perjanjian tertulis antara pemilik dan penghuni yang mengatur hak serta kewajiban masing-masing.

Sanksi Pidana bagi Penghuni Tanpa Izin

Menurut R. Soesilo dalam bukunya tentang KUHP, pelanggaran ini dikenal sebagai "huisvredebreuk", yang berarti pelanggaran hak kebebasan rumah tangga. Perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran ini meliputi:

1.  Memasuki rumah atau ruangan tertutup milik orang lain secara paksa tanpa izin.

2.  Tetap berada di dalam rumah atau ruangan tertutup tanpa izin, serta menolak pergi meskipun telah diminta oleh pemilik rumah.

R. Soesilo juga menjelaskan bahwa "masuk begitu saja" tidak serta-merta dianggap "masuk dengan paksa". Masuk dengan paksa berarti memasuki rumah secara bertentangan dengan kehendak pemilik yang telah dinyatakan sebelumnya. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang masuk dan menempati rumah kosong tanpa izin, pemilik rumah dapat melaporkan tindakan tersebut sebagai tindak pidana kepada pihak kepolisian.

Tanggung Jawab Perdata bagi Penghuni Tanpa Izin

Ditinjau dari segi hukum perdata, jika pemilik rumah kosong merasa dirugikan akibat orang lain menempati rumahnya tanpa izin, ia dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi atas kerugian tersebut. Unsur-unsur PMH dalam Pasal 1365 KUH Perdata meliputi:

1.     Adanya perbuatan (baik berupa tindakan maupun kelalaian);

2.     Perbuatan tersebut melanggar hukum;

3.     Timbulnya kerugian bagi pihak lain;

4.     Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang terjadi;

5.     Adanya unsur kesalahan dari pelaku.

Tindakan menempati rumah kosong tanpa izin dari pemiliknya tergolong sebagai bentuk penghuni rumah tanpa perjanjian sewa. Secara hukum, penghunian semacam ini hanya dapat dibenarkan jika terdapat izin eksplisit dari pemilik, yang idealnya dituangkan dalam perjanjian tertulis. Apabila pemilik rumah merasa dirugikan, baik secara materiil maupun immateriil, ia memiliki hak untuk menempuh jalur hukum. Adapun dari aspek pidana, pemilik dapat melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwenang karena dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berkaitan dengan masuk atau tetap berada di rumah orang lain tanpa izin. Sementara dari sisi perdata, pemilik dapat mengajukan gugatan berdasarkan prinsip Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dengan tujuan memperoleh ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut. Oleh karena itu, agar terhindar dari permasalahan hukum, setiap individu yang hendak menempati rumah yang bukan miliknya wajib memastikan adanya izin resmi dari pemilik rumah.

Dasar Hukum

·       Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

·       Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

·   Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Referensi

·       R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bagaimana Menambahkan Nama Ayah Biologis di Akta Kelahiran Terhadap Anak Luar Kawin?

Gambar
          Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menjadi ayah biologisnya. Dalam perspektif hukum, anak luar kawin tidak memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah.  Dengan kata lain, anak yang tidak sah adalah anak yang kelahirannya terjadi di luar suatu pernikahan yang diakui secara hukum. Adapun istilah "luar kawin" merujuk pada hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang berpotensi menghasilkan keturunan, tetapi hubungan tersebut tidak didasarkan pada ikatan perkawinan yang sah, baik menurut hukum positif maupun aturan agama yang mereka anut. Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta de...
Baca selengkapnya

SENGKETA TANAH, HARUS KE PTUN ATAU PN? JANGAN SAMPAI SALAH!

Gambar
Permasalahan pertanahan menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/Kepala BPN) Nomor 21 Tahun 2020, dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan lingkup dan dampaknya yaitu: 1.      Kasus pertanahan mencakup sengketa, konflik, atau perkara tanah yang dilaporkan kepada instansi berwenang untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum. 2.      Sengketa pertanahan, merujuk pada perselisihan tanah antara individu, badan hukum, atau lembaga yang tidak memiliki dampak luas. 3.      Konflik pertanahan, melibatkan pihak-pihak yang lebih luas, seperti kelompok atau organisasi, dan berpotensi menimbulkan dampak yang lebih besar di masyarakat. 4.      Perkara pertanahan, merupakan perselisihan tanah yang penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan. Memberikan kepastian hukum dan mekanisme penyelesaian yang lebih terarah dalam menangan...
Baca selengkapnya

Karyawan Kontrak Resign, Tetap Dapat Uang Kompensasi? Cek Faktanya!

Gambar
  Hak dan Kewajiban Karyawan Kontrak atas Uang Kompensasi Banyak pekerja yang terikat dalam sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau yang lebih dikenal sebagai karyawan kontrak. Salah satu hak yang penting untuk diketahui oleh karyawan kontrak adalah uang kompensasi yang wajib diberikan oleh pengusaha saat hubungan kerja berakhir. PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha yang berlaku untuk jangka waktu tertentu atau hingga selesainya suatu pekerjaan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 . Dalam hubungan kerja ini, terdapat tiga unsur utama, yaitu pekerjaan yang dilakukan, upah yang diterima, dan perintah dari pengusaha. [1] Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Perppu Cipta Kerja), pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada karyawan kontrak saat hubungan kerja berakhir. Hal ini berlaku baik ketika masa kontrak telah habis maupun saat pekerjaan yang diperjanjikan ...
Baca selengkapnya